JAKARTA -
HUMAS, "Belakangan, masyarakat menyoroti berbagai kasus hukum yang
tengah terjadi, kasus sendal jepit, penjambretan, sampai kasus korupsi.
Berbagai nada miring ramai - ramai diteriakkan yang dtujukan bagi
kalangan hukum, tak terkecuali pengadilan. Sebagai institusi di bidang
hukum, tentu kita perlu berkaca. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai
dengan harapan para pencari keadilan. Seyogyanya, hal - hal demikian
dapat menjadi cambuk untuk kita terus berusaha melayani masyarakat. Yang
perlu diingat penegak ukum adalah pelayan masyarakat, bukannya justru
dilayani masyarakat". Hal ini diungkapkan Ketua MA dalam acara peresmian
9 gedung pengadilan negeri dan 25 gedung pengadilan agama yang
dipusatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, 11 Januari
2011,pukul 10.00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA
Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Non Yudisial, Para Hakim Agung, Para
Pejabat Eselon I dan II, Walikota Jakarta Barat, Jakarta Timur, para
unsur Muspida, Para Ketua Penagdilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
pada empat lingkungan peradilan, dan para undangan.

Sementara
dalam laporannya, Sekertaris MA, Nurhadi, SH., MH menyampaikan bahwa
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dilaksanakan
secara bertahap dan hasil – hasil yang telah dicapai diharapkan dapat
dirasakan manfaatnya khusunya bagi MA dan jajarannya dalam rangka
mendukung dan meningkatkan dimana dalam implementasinya adalah
memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepda seluruh masyarakat. Hal
ini sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi di Bidang Hukum serta
Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh MA mulai tahun 2007
dimana salah satunya adalah memberikan akses seluas – luasnya dalam
rangka keterbukaan lembaga peradilan kepada seluruh masyarakat pencari
keadilan (humas/ats)